oleh : Yusradi Usman al-Gayoni*
Tahun 2009 ditetapkan sebagai tahun kebangkitan Gayo. Tinggal lagi, seperti yang disampaikan dalam tulisan sebelumnya ‘Jujang’ & ‘Jangko’ untuk Kemajuan Gayo (bisa di lihat di http://www.facebook.com/note.php?note_id=340783781006) bahwa semangat kebangkitan (kesadaran) perlu ditularkan dan dipertahankan secara kolektif dalam masyarakat ini. Melihat realitas kekinian masyakarat/tanoh Gayo, banyak persoalan yang perlu disikapi. Misalnya, persoalan eksistensi sosial orang Gayo dan pembangunan tanoh Gayo. Saat ini, penulis perhatikan, eksistensi sosial orang Gayo ini berada pada titik terendah. Hal itu bisa di lihat berapa diantaranya dari simbol-simbol kultural seperti bahasa Gayo yang mulai dipinggirkan, warisan fisik baik benda maupun tak benda (suhuf-suhuf yang tersebar) yang turut “diberangus,” merenggangnya hubungan/persetalian personal, juga keberadaan dan kelangsungan organisasi paguyuban kegayoan (baik mahasiswa maupun di tingkatan orang tua) yang sangat mengkhawatirkan.
Untuk organisasi Gayo tadi misalnya, penulis melihat, sejak terbentuknya organisasi Gayo pertama kali pada tahun 1947 (kemungkinan usianya lebih tua), kondisinya sampai sekarang cukup pluktuatif. Perjalanannya memiliki “masa” masing-masing. Tiap masa memiliki ciri khas tersendiri. Kadangkala, pencapaiannya berada pada titik puncak. Di lain waktu, malah sebaliknya, turun, dan pelan-pelan “mati” akibat seleksi sosial. Dari perjalanan organisasi tersebut baik organisasi mahasiswa maupun di tingkatan orang tuan, terdapat dua kelemahan utama, yaitu soal kaderisasi dan kemandirian keuangan. Sifat kaderisasi organisasi Gayo lebih bersifat alamiah (meski tidak semua) tanpa pola kaderisasi yang jelas, terarah, dan terukur. Demikian halnya masyarakat Gayo secara keseluruhan, kondisinya tak ubahnya seperti kacang si gere be deren, hidup, tumbuh, berkembang dan “mati” secara alamiah tanpa adanya pembinaan yang sungguh-sungguh. Pun, kalo ada anak negeri; negeri Linge, yang sukses di luar, kondisinya tak ubahnya seperti petukel, yang akarnya di tanoh Gayo, sementara buahnya di negeri lain tanpa ada koordinasi, komunikasi dan kerjasama ke arah peningkatan marwah ni tanoh tembuni (al-Gayoni dalam Prakata Buku Tujuh Tahun Ikatan Mahasiswa Takengon/IMTA-Sumut 2001-2008).
Selain itu, dalam pelaksananya lebih didominasi “tokoh-tokoh tua” (baca senior), dengan ruang regenerasi yang sempit pada penggantinya. Akibatnya, muncul organisasi-organisasi baru sebagai buah tertutupnya keran regenerasi dimaksud. Selain itu, akibat menggejalannya senioritas mulai dari berpikir, berprilaku/sikap dan dalam program-program keorganisasian, saat yang lain (ketika senior tidak lagi aktif/produktif), maka organisasi yang ada pun “mati.” Dikarenakan mati generasi dan generasi pengganti yang sudah terlanjur “dikerdilkan” sejak awal. Pada masa seterusnya, sejarah pun berulang dengan peletakan fondasi/bangunan organisasi yang di mulai dari awal. Dan, permasalahan organisasi kegayoan bergerak di pusaran yang sama (pendirian, penguatan, dan penyatuan organisasi/masyarakat Gayo), tanpa adanya upaya lepas landas menuju pemertahanan, pencapaian lebih, serta kemajuan bagi masyarakat Gayo dan tanoh tembuni secara keseluruhan. Kegiatan-kegiatannya pun lebih banyak menyentuh persoalan luar sosial-budaya-keagamaan; halalbilhalal yang dirangkai dengan atraksi budaya (kerapkali seperti didong, saman, tari guel), buka puasa, dan lain-lain. Di luar itu, persoalan pendidikan, politik, ekonomi, sosial-budaya (esensi-filosofis perangkai dengan segala perubahannya), hukum, olah raga, dan lingkungan hidup kurang mendapat perhatian. Sepuluh tahun terakhir, jarang sekali ada upaya salah be tegah (social control) langsung terhadap pelbagai kebijakan dari Pemerintah Gayo dari organisasi paguyuban tersebut. Kalau pun ada, biasanya mau dekat-dekat pemilihan kepala daerah dan anggota legislatif (kasak-kusuk pemilukada/legislatif). Dan, biasanya terjebak prihal upaya dukung-mendukung yang bentuknya tidak kelihatan/langsung.
Kedua, soal kemandirian keuangan. Meski tidak semua, kebanyakan organisasi Gayo tidak memiliki kemandirian keuangan yang baik. Hal ini menjadi gambaran tidak berfungsinya/lemahanya upaya penguatan keuangan. Selain itu, sekaligus menjadi cerminan prihal lemahnya pembinaan entrepreneurship dalam masyarakat/organisasi Gayo. Dan, persoalan ini pula yang seringkali menjadi pembenaran saat (mau) tidak bisa diimplementasikannya sebuah program kerja. Secara umum, begitu pula mekanisme struktural dan kultural yang diciptakan di negeri ini. Pada akhirnya, organisasi Gayo kembali “mati” akibat alasan pembenaran tersebut. Bukan berarti, masyarakat /organisasi Gayo tidak mampu dalam ber-entrepreneurship melainkan karena kurangnya pembinaan. Di lapangan, masyarakat Gayo telah membuktikan hal tersebut. Dalam sejarah, Gayo punya ekonom dan entrepreneur besar seperti Aman Kuba. Juga, bagaimana perjuangan penjual depik dan taruk ni jepang (mewakili dari yang lain) dalam membesarkan/mensarjanakan (sampai guru besar) dari nenggeri Adi Genali. Oleh sebab itu, upaya ini perlu mendapat perhatian dan porsi lebih untuk masa mendatang. Dengan demikian, masyarakat/organisasi Gayo bisa melahirkan Aman Kuba baru di masa yang akan datang. Yang tidak kalah penting adalah penguatan keuangan inernal organisasi dan setiap penyelenggaraan kegiatan
Beberapa persoalan di atas (Gayo secara keseluruhan) perlu mendapat perhatian bersama dari semua pihak baik secara personal, organisasi paguyuban (di dalam dan di luar Gayo) maupun dari pemerintah Gayo. Dalam hal ini (Pemerintah Gayo), secara administraf kekabupatenan terdiri atas/mulai dari Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Gayo Lues, dan Bener Meriah. Untuk itu, perlu di bangun koordinasi, komunikasi, dan pertemuan bersama untuk membicarakan persoalan kekinian tanoh tembuni. Dan, seingat penulis, wacana ini telah pula pernah dilayangkan (dengan membuat Konferensi Aliansi Gayo se-Dunia) melalui Yusra Habib Abdul Gani (Denmark) yang rencananya diadakan tahun ini. Namun, sayangnya ide tersebut masih belum bisa terlaksana. Melihat kondisi kekinian Gayo sekarang, wacana ini perlu kembali di angkat untuk dapat dilaksanakan dengan dukungan penuh dari Pemerintah Gayo. Dengan begitu, melalui pertemuan ini, kita dapat berefleksi bersama dalam melihat persoalan-persoalan kegayoan dan mencari solusi yang implementatif tentunya dalam rangka membangun tanoh Gayo.
Tidak mesti pulang
Dalam waktu dekat (26/9/2010), masyarakat Gayo di Jabodetabek melalui Musara Gayo akan mengadakan halalbilhalal. Selaku masyarakat Gayo, dan sebagai salah satu organisasi paguyuban di luar Gayo (dengan keanggotaan/potensi yang dimilikinya), kita berharap besar terhadap Musara Gayo khususnya dalam menyikapi eksistensi sosial orang Gayo tambah pelbagai persoalan yang ada daerah (tanoh Gayo). Terlebih lagi, dalam mengimplementasikan/mengkonsolisasikan pertemuan asyarakat Gayo dunia. Dengan demikian, ke depannya akan terdapat kesinerjisan dalam membangun Gayo baik dari tanoh Gayo maupun dari luar. Saat yang bersamaan, perlu dipetakan potensi sumber daya manusia Gayo. Dikarenakan, sampai sejah ini, kita masih belum punya database SDM dari Gayo. Selanjutnya, tinggal di susun perencanaan/strategi dengan melihat kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang ada; siapa yang di Gayo, Aceh, Indonesia, dan luar negeri. Prihal membangun Gayo, menurut penulis, tidak mesti semuanya (orang/dari Gayo) kembali dan berdiam di Gayo. Sebaliknya, kita perlu memperkuat relasi, link dan network di luar. Sebagai akibatnya, keberadaan orang Gayo di luar dapat memudahkan pengenalan/urusan dari Gayo (terutama yang duduk di tingkatan departemen/kementerian, dan instansi yang lain) baik langsung maupun sebaliknya. Bisa dibayangkan, kalau semuanya di Gayo, saat kita berurusan, tidak ada satu pun orang Gayo di kantor/daerah yang kita tuju, apa yang akan terjadi (dari sisi efisiensi, efektivitas, hasil, dan-lain-lain)? Begitu pula dalam pengenalan Gayo, orang luar "tidak tahu" siapa orang Gayo kalau kita tidak membuka diri (salah satunya melalui merantau). Sebagai tambahan, yang tahu orang Gayo pun cukup terbatas (cenderung dikenal di Aceh). Kalau pun di kenal di luar Aceh, masih cukup terbatas dan itu pun melalui orang-orang Gayo di perantuan, di tambah dari publikasi media/dokumentasi kegayoan yang juga masih sangat terbatas. Dengan pelbagai potensi yang ada, ditubutuhkan kesinerjisan membangun Gayo; dari Pemerintah Gayo dan non-pemerintah (pribadi/komunitas Gayo di Gayo serta di luar tanoh. Di sisi lain, Pemerintah Gayo perlu membuka diri dan melibatkan semua pihak (melalui jejaring yang terbentuk tadi). Dengan demikian, kebijakan/program pemerintahan (tambah di luar) yang ada dapat berjalan dengan baik, berdaya guna, dan berdampak luas bagi kemajuan tanoh tembuni.
*Pemerhati Bahasa, Sejarah dan Kebudayaan Gayo
